Pembangunan Ekonomi Kewilayahan. Konsep tersebut akan menjadi jalan agar tiap wilayah bisa mencapai potensi maksimalnya. Undang undang nomor 17 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional rpjpn tahun 2004 2025.
Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperjelas masalah masalah pembangunan kewilayahan pada umumnya dan dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Bidang infrastruktur dan kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan yang meliputi infrastruktur sumber daya air dan lingkungan hidup infrastruktur kebinamargaan dan perhubungan dan infrastruktur keciptakaryaan dan kewilayahan. Terjadi kesenjangan dalam pembangunan kewilayahan di indonesia serta impilikasi apakah yang terjadi akibat dari kesenjangan ini khususnya dalam konteks sosial ekonomi politik.
Kebijakan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi tinggi dan disparitas rendah dapat dilakukan dengan.
Kewilayahan dan lintas kewilayahan serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran. Pembangunan sebagai suatu proses. Bidang infrastruktur dan kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan yang meliputi infrastruktur sumber daya air dan lingkungan hidup infrastruktur kebinamargaan dan perhubungan dan infrastruktur keciptakaryaan dan kewilayahan. Pembangunan pusat pusat pertumbuhan ekonomi di luar jawa masalah kebijakan ekonomi wilayah di indonesia yang sering mengemuka adalah masalah kesenjangan ekonomi antar wilayah terutama antara jawa dan luar jawa.
